Jakarta Pembahasan revisi UU Pemilu di DPR memasuki babak akhir. Kini fraksi-fraksi di DPR tengah berdebat menyangkut empat pasal krusial, salah satunya sistem pemilu. PDIP,PKS, dan PKB mendorong diterapkan kembali sistem pemilu tertutup.

"PDIP ingin sistem pemilu tertutup, Parliamentary Threshold (PT) mau turun 3 persen, alokasi kursi per dapil 3-8, dengan sistem perhitungan divisor webster. PKS ingin sistem tertutup, PT 4 persen, alokasi kursi 3-10, dengan perhitungan divisor webster. Sedangkan PKB ingin sistem tertutup, PT 3 persen, alokasi kursi 3-10 per dapil dengan perhitungan kuota," kata anggota Pansus UU Pemilu dari PAN, Viva Yoga Mauladi, Kamis (5/4/2012).

Sementara itu 6 fraksi lain tetap ingin mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka. 6 Fraksi tersebut adalah FPD, Fraksi Golkar, FPAN, FPPP, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura.

"Ya karena itu kalau voting kemungkinan per paket. Kemungkinan diantara sistem pemilu dan PT, meski alokasi kursi per dapil masih ada yang berbeda,"katanya.

Berikut posisi terakhir fraksi-fraksi di DPR menyangkut 4 pasal krusial UU Pemilu:

Partai Demokrat mengusulkan PT 4 persen, alokasi kursi 3-10 per dapil, dan sistem pemilu terbuka.
Partai Golkar mengusulkan PT 3-4 persen, alokasi kursi per dapil 3-8 per dapil, dan sistem pemilu terbuka.
PKS mengusulkan PT 3-4 persen, alokasi kursi 3-10 per dapil, dan sistem pemilu tertutup.
PAN mengusulkan PT 3-4 persen, alokasi kursi 3-10 per dapil, dan sistem pemilu terbuka
PPP mengusulkan PT 3 persen, alokasi kursi 3-10 per dapil, dan sistem pemilu terbuka
PKB mengusulkan PT 3 persen, alokasi kursi 3-10 per dapil, dan sistem pemilu tertutup.
FPDIP mengusulkan PT 3-4 persen, alokasi kursi 3-8 per dapil, dan sistem pemilu tertutup.
Fraksi Gerindra mengusulkan PT 3 persen, alokasi kursi 3-10 per dapil, dan sistem pemilu terbuka.
Fraksi Hanura mengusulkan PT 3 persen, alokasi kursi 3-10 per dapil, dan sistem pemilu terbuka.